ASN “Digiring” Tonton Bisnis Anak Kepala Daerah, Dewan Akan Panggil BKD

ASN “Digiring” Tonton Bisnis Anak Kepala Daerah, Dewan Akan Panggil BKD

Mataram – Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat, demi menonton dan mensuskeskan kejuaraan MXGP yang berlangsung di Sirkuit Samota, Sumbawa, Jumat – Minggu, 24 – 26 Juni 2022. Hal itu membuat Komisi I DPRD NTB, menilai sikap abdi negara mengabaikan tugas pokoknya, karena itulah dewan berencana akan memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk dimintai pertanggungjawaban.
Sekretaris Komisi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Azasi Manusia DPRD NTB, H Rais Ishak, menyayangkan ada upaya pengerahan dan pelibatan ASN dalam persiapan maupun penyelenggaraan event MXGP di Sumbawa yang bersifat Bussiness pribadi anak kepala daerah.
Menurutnya, soal kemudian semua komponem pemerintahan daerah memberikan dukungan terhadap kegiatan MXGP itu, merupakan keharusan oleh aparatur pemerintah dan sah-sah saja, tentu itu secara moral untuk ikut serta mensosialisasikan kegiatan tersebut. Akan tetapi bukan berarti meninggalkan tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat.
“Ini tidak boleh dilakukan oleh ASN, karena MXGP itu sifatnya Bussiness to Bussiness bukan Goverment to Bussiness. Oleh karena itu, Kepala BKD harus mempertanggungjawabkan ini semua,” tegas H Rais.
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, tugas ASN yang telah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan untuk menonton dan mendukung Bussiness pribadi anak Kepala Daerah.
Yang disayangkan lanjut H Rais, ASN meninggalkan tugas pokoknya saat jam kerja, mereka berbondong-bondong pergi ke Sumbawa di hari dan jam kerja patut diduga keberangkatan mereka menggunakan uang negara.
“Contoh kecil, selama pembangunan Sirkuit MXGP Samota itu, Kepala Dinas rela berkantor dan menginap disana menggunakan fasilitas negara. Padahal event MXGP itu bukan kegiatan pemerintah melainkan Bussiness pribadi anak kepala daerah. Ini kan tidak boleh terjadi, harus diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” kata dia.
Rais Ishak tidak melarang ASN berkegiatan apalagi menonton hiburan, tentunya jika dilakukan di luar jam tugas atau jam dinas.
“Kalau dilakukan jam Dinas, ini jelas telah melanggar UU ASN. Terlebih ada yang menggunakan APBD dalam mensukseskan kegiatan Bussiness pribadi anak kepala daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, M Nasir yang dikonfirmasi enggan menanggapi, dan lebih memilih diam. (ddy/mtr)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )