Atasi Kemiskinan, Pemda Diminta Intervensi Petani dan UMKM
Mataram – Pemerintah Daerah diminta melakukan intervensi terhadap kelompok petani dan pelaku UMKM dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di provinsi NTB.
Kelompok petani dan UMKM yang memiliki jumlah yang sangat besar dinilai mempengaruhi angka kemiskinan di NTB.
Permintaan itu disampaikan wakil ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, menyusul ditetapkannya target penurunan angka kemiskinan satu digit pada tahun 2023 mendatang.
Mori mengatakan intervensi terhadap kelompok petani dan UMKM sangat penting, mengingat jumlah mereka sangat banyak dan menentukan angka kemiskinan di NTB. Oleh karenanya perlu atensi khusus terhadap kelompok petani dan UMKM dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan jika petani dan UMKM sejahtera dengan bantuan program pemerintah, maka secara otomatis ekonomi mereka akan membaik dan angka kemiskinan juga bisa ditekan.
Mori juga mengatakan, naiknya harga komoditas pertanian seperti cabai, jagung, dan bawang merah pada dasarnya akan menguntungkan petani yang pada akhirnya akan membuat ekonomi mereka terangkat. Hal ini tentu akan mengeluarkan mereka dari status miskin.
Adapun masyarakat NTB yang berprofesi sebagai ASN, aparatur negara, maupun mereka yang bekerja di sektor jasa jumlahnya di NTB tak banyak, atau diprediksi sekitar 10 persen saja. Sehingga dampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlalu signifikan meskipun pendapatan mereka terjadi peningkatan setiap tahun.
Sebelumnya Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan penanggulangan kemiskinan memang menjadi atensi serius pemprov NTB dalam dua tahun kedepan. Terlebih penanganan masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim menjadi fokus perhatian pemprov untuk segera dientaskan dengan sejumlah upaya yang sedang dilakukan.
Iswandi mengatakan, kemiskinan esktrim adalah golongan penduduk yang memiliki pendapatan yang setara dengan 1,9 dolar Amerika per hari per kapita. Sehingga diperkirakan jumlah pendapatan mereka sekitar Rp 358.000 per bulan.
Iswandi mengatakan, penanganan kemiskinan di provinsi NTB menjadi perhatian, dengan menargetkan di tahun 2023 mendatang angka kemiskinan di daerah ini turun menjadi satu digit. Sebab angka kemiskinan NTB berdasarkan data bulan Maret 2022 sebesar 13,68 persen atau masih di angka dua digit.(ddi/mtr)