Bau Amis Rencana Evaluasi Kelayakan Kapal Rakyat
Lombok Utara – Kementerian perhubungan melalui unit pengawas pelabuhan, syahbandar Pemenang berencana akan menguji kelayakan kapal milik pengusaha lokal karya bahari. Uji kelayakan kapal lokal sebagai buntut perseteruan antara pengusaha jasa angkutan laut karya bahari dengan pengusaha kapal cepat dari Bali itu dinilai ganjil dan penuh aroma pesanan.
Wargapun berharap aparat penegak hukum turut terlibat dalam mengawasi kebijakan uji kelayakan yang akan dilakukan UPP Pemenang.
Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut telah memvonis kapal milik karya bahari tidak layak berlayar mengangkut wisatawan.
Kepala Dinas Perhubungan Lombok Utara, Wahyu Darmawan yang ditemui beberapa hari lalu mengakui bahwa akan ada supervisi dan uji kelayakan atas kapal-kapal milik pengusaha lokal yang ada di Pelabuhan Bangsal Pemenang.
Meskipun akan melakukan uji kelayakan, Dinas Perhubungan sendiri tidak mengetahui standarisasi kapal yang dikatakan layak berlayar di Pelabuhan Pemenang.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut untuk nanti mungkin akan melaksanakan supervisi dalam beberapa hari ke depan. Kapal itu kurang layak seperti apa mungkin standarisasi nya seperti apa kita juga ndak tau,” ujar Wahyu.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Pemenang yang ditemui mengaku heran dengan rencana uji kelayakan kapal milik pengusaha lokal itu.
Bimbo menduga ada motif pesanan dan bau amis menyengat dibalik rencana uji kelayakan tersebut.
“Sudah puluhan tahun pengusaha lokal ini mempromosikan tiga gili. Sudah banyak aksi aksi sosial yang dilakukan oleh karya bahari. Mengapa sekarang dikatakan tidak layak. Ini kan pemerintah tidak punya rasa terimakasih kepada rakyatnya,” tandas Bimbo.
Ditambahkan aktivis senior Lombok Utara itu bahwa, uji kelayakan tersebut hanya sebagai dalih pemerintah mematikan usaha rakyat. Bahkan ia menyebut pemerintah tidak memiliki rasa terimakasih atas apa yang telah dilakukan pengusaha lokal dalam mempromosikan tiga Gili hingga go internasional seperti saat ini.
Atas dugaan adanya pesanan dalam rencana uji kelayakan kapal milik rakyat itu, tokoh masyarakat pemenang itu meminta aparat penegak hukum untuk ikut terlibat mengawasi proses uji kelayakan yang akan dilakukan oleh syahbandar pemenang. Bimbo pun berencana akan bersurat ke DPR RI atas kebijakan kementerian perhubungan yang dinilai tidak adil terhadap pengusaha lokal di lombok utara itu.(shd/klu)
