Dapat Dukungan Warga, GNE Enggan Angkat Kaki Dari Gili

Dapat Dukungan Warga, GNE Enggan Angkat Kaki Dari Gili

KLU – Masyarkat Gili Indah, Kecamatan Pemenang, menilai kebijakan Bupati Kabupaten Lombok Utara, H.Djohan Sjamsu yang meminta PT. Gerbang NTB Emas untuk hengkang dari Gili Tramena (Trawangan, Meno,Air) tidak pro rakyat. Demikian disampaikan tokoh masyarakat yang juga mantan Kades Gili Indah H. Taufik, Selasa (13/09).
Menurutnya, saat ini yang mendapat suplai air bersih dari PT BAL adalah Trawangan dan Meno. Umpama ketika GNE dan BAL diminta untuk berhenti beroperasi bagaimana pemerintah akan menjamin suplai air ke pelanggan (Masyarakat). Terlebih di Gili Meno, yang disebutnya justru tidak ada sumber air tawar di pulau tersebut. Sebab itu untuk menyingkirkan GNE dan BAL idealnya pemda mencari solusi dan berpikir panjang bukan justru membuat masalah baru.
“Kalau BAL diminta hengkang itu sama saja artinya membunuh masyarakat yang ada di Gili Meno, kebijakan pemerintah ini tidak pro rakyat. Bukan kita tidak respon terhadap apa yang menjadi kebijakan bupati sebagai kepala daerah cuma harus dipikirkan dulu matang-matang bagaimana nasib masyarakat Meno karena Meno juga bagian dari KLU,” ungkapnya.
Taufik mengatakan, apalagi kondisi hari ini sudah memasuki high season yang mana banyak wisatawan berkunjung ke pulau wisata itu. Setidaknya tercatat 300 Kepala Keluarga (KK) di Meno dan itu merupakan pelanggan air bersih PT BAL, belum lagi para pengusaha yang juga mengandalkan air yang dijual oleh BAL. Idealnya pihaknya tidak mempermasalahkan entah perusahaan A, B, atau C yang menjual air pada intinya bisa menjamin ketersediaan air bersih dengan harga murah.
“Saya sangat tidak setuju (GNE disingkirkan) terserah mau perusahaan mana yang jual air tapi jamin dulu dengan tarif yang sama. Namanya air ini hajat hidup orang banyak yang meninggal saja butuh air apalagi yang masih hidup,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara, Artadi menjelaskan, pemerintah harus mempersiapkan terlebih dahulu segala kesiapan jika ingin menganti distribusi air dari BAL ke PT. TCN. Pasalnya, masyarakat di pulau mayoritas adalah pelanggan BAL dan tidak bisa justru ujug-ujug di intervensi untuk berganti layanan. Menurutnya Bupati harus mempertimbangkan matang-matang sebelum mengambil keputusan (Minta GNE angkat kaki.red) supaya ujungnya jangan sampai masyarakat yang menjadi korban.
“Pemerintah harus pertimbangkan dulu apalagi menyuruh BAL angkat kaki karena masyarakat gili menikmati air, jadi tidak semudah itu mereka angkat kaki apakah sudah siap TCN sediakan air hari ini. .
Intinya saat ini lengkapi dulu kebutuhan masyarakat, sehari saja masyarakat dan pengusaha tidak dapat air ini akan jadi masalah. Seharusnya harus dipikirkan supaya tidak ada pihak yang dirugikan,” imbuhnya.
Politisi Gerindra tersebut menyarankan, supaya PDAM, TCN, BAL, dan GNE bekerjasama yang baik bagaimana untuk memproduksi air dan penjualannya kepada masyarakat. Jika terus berpolemik hal ini dikhawatirkan membuat kebingungan di masyarakat. Pemda dalam hal ini harus mengambil sikap tentu dengan mempertimbangkan bagaimana pelanggan yang ada di Gili Meno secara khusus. Karena diketahui, layanan TCN saat ini baru tersedia untuk Gili Trawangan saja.
“PDAM kerjasama saja dengan GNE bagaimana produksi air dan menjual itu yang sekarang. Kalau diputus siapa sekarang yang berani jamin soal air di Meno,” pungkasnya.
Managemen GNE sendiri seperti dikutip dari beberapa media menyebut jika pihaknya mendapat amanah menyelenggarakan sistem penyediaan air minum atau SPAM di tiga gili sehingga karena merasa punya legalitas serta mendapat dukungan masyarakat gili, perusahaan itupun enggan angkat kaki dari gili.
“Kami mendapat amanah dari pak Gubernur untuk menyelenggarakan SPAM ditiga gili dan kami akan selesaikan perizinannya” tegas Samsul Hadi Direktur Utama PT. GNE seperti dilansir dari Lombok Post.(shd/klu)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )