Dewan Desak Pemda Tidak Korbankan Warga Gili
Lombok Utara – Ketua DPRD Lombok Utara mendesak pemerintah menghentikan polemik air antar dua perusahaan swasta di tiga gili. Para wakil rakyat tidak ingin warga Gili dikorbankan tidak mendapatkan pasokan air tawar sebagai dampak dari persaingan bisnis swasta yang menggunakan tangan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan materil.
Polemik penyedia air tawar di gili indah khususnya gili trawangan dan meno saat ini memang sudah bisa diredam dengan kembali beroperasinya perusahaan swasta, PT Berkat Air Laut (PT BAL). Namun, meski telah diredam, tidak serta merta polemik itu berakhir.
Saat mengikuti rombongan pemda berkunjung ke Gili Trawangan dan Meno, Selasa siang kemarin, ketua dan beberapa anggota DPRD KLU mencium bau persaingan bisnis antara dua perusahaan swasta yang menggunakan tangan pemerintah untuk memenangkan persaingan tersebut.
Atas kondisi itu, wakil rakyat Lombok Utara mendesak pemerintah daerah untuk segera mengakhiri polemik penyediaan air tawar di Gili itu dan tidak mengorbankan warga dalam persaingan usaha.
“Pemerintah harus mengakomodir semua perusahaan, bahkan kalau PT BAL dan GNE sudah siap produksi air maka izinkan saja, nanti PDAM yang menjual airnya,” kata Artadi mengingatkan.
Ditambahkan politisi Gerindra itu, bahwa secara kelembagaan, DPRD KLU tidak ingin melihat adanya ketidakadilan terjadi dalam polemik tersebut. Mereka meminta agar pemerintah daerah mengakomodir kedua perusahaan swasta tersebut untuk bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung untuk melakukan usaha sistem pengadaan air minum di Gili Matra.(shd/klu)