Dewan Desak Pemkot Pungut Pajak PKL

Dewan Desak Pemkot Pungut Pajak PKL

Mataram – Anggota komisi dua DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji menyampaikan, pendataan terhadap pedagang kaki lima dengan omzet usaha Rp 300 ribu perhari merupakan langkah awal yang harus dilakukan saat ini sebelum menetapkan pedang kaki lima yang nantinya ditetapkan untuk dipungut pajaknya.
Ditegaskannya, perda nomor 10 tahun 2015 tentang pedagang kaki lima yang mengatur terkait pemungutan pajak PKL itu sudah lama diterbitkan, namun sama sekali belum pernah diterapkan.
Misban pun menyayangkan ketidak berdayaan pemerintah Kota Mataram dalam mengimplementasikan regulasi tersebut. Bahkan, yang cukup menggelitik pemkot Mataram seolah kalah dengan organisasi yang menaungi PKL, yang bisa secara leluasa melakukan pungutan dengan dalih iuran anggota.
Untuk itu, ia pun mendorong, agar pemkot Mataram segera melakukan pemungutan pajak daerah dari PKL yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pemungutan pajak.
“Jangan sampai kita kalah sama APKLI kita pemerintah dapat apa. Dilaksanakan perdanya itu yang mana yang penghasilannya Rp.300.000 per hari dikenakan pemungutan pajak,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan ketua komisi 2 DPRD Kota Mataram, Herman.
Herman menegaskan, pemungutan pajak restoran dari pedagang kaki lima sudah saatnya direalisasikan, tidak hanya untuk optimalisasi pendapatan, namun juga untuk memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha restoran yang selama ini dibebankan tugas untuk melakukan pemungutan pajak dari konsumen.
Terlebih, dari hasil pengawasan yang dilakukan banyak ditemukan restoran yang menyamar menjadi pedagang kaki lima hanya demi menghindari kewajiban untuk membayar pajak.
Menanggapi hal ini, sekda kota Mataram, Effendi Eko Saswito meminta SKPD terkait, segera menindaklanjuti masukan dari legislatif, terkait pemungutan pajak daerah dari pedagang kaki lima.
SKPD terkait diminta segera melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima dengan omzet usaha Rp.300 ribu perhari, dan wajib dikenakan pajak daerah.
“sekarang jangan sampai ada yang bungkusnya pedagang kaki lima tapi sesungguhnya adalah restoran. Jadi sudah ada klasifikasinya itu segeralah dilaksanakan agar pendapatan daerah semakin tinggi,” ujar Herman mengingatkan.
Sekda membantah, jika perda yang mengatur pemungutan pajak dari pedagang kaki lima ini belum pernah diimplemantasikan.
Dari laporan SKPD terkait, perda tersebut sudah mulai diterapkan meski belum maksimal penerapannya. Sudah ada beberapa nama PKL yang didata dan di wajibkan untuk melakukan pemungutan pajak.
“Kita sudah minta sesuai dengan masukan dari dewan kita minta SKPD untuk melakukan pendataan mana yang omsetnyaRp.300.000 perhari itu segera kita laksanakan dan itu sudah kita terapkan sesungguhnya,” tandas Eko. (irh/mtr)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )