Dewan Kota Mataram, Soroti Temuan BPK

Dewan Kota Mataram, Soroti Temuan BPK

Mataram – Gabungan komisi DPRD Kota Mataram bersama jajaran ekskutif pemerintah Kota Mataram , menggelar rapat kerja, dalam rangkaian pembahasan raperda pertanggungjawaban APBD Kota Mataram tahun 2021.
Rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi itu, puluhan pertanyaan disampaikan oleh gabungan komisi dewan ke pihak eksekutif. Terkait pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun 2021.
Namun, dari sejumlah pertanyaan yang dilayangkan, persoalan yang paling mendapat sorotan dari gabungan komisi dewan adalah temuan Badan Pemeriksa Keungan RI, mulai dari temuan dana bantuan operasional sekolah, hingga temuan dana jaminan bongkar reklame sebesar Rp. 1,5 miliar, yang masih mengendap di keungan daerah.
“Kita perlu agar inspektorat mengkaji uang reklame supaya tidak jadi masalah dikemudian hari nanti,” ujar salah seorang anggota DPRD Kota Mataram, M Zaini.
Menyikapi temuan dana BOS di instansi Dinas Pendidikan, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. M Syakirin Hukmi menyampaikan, temuan pada penggunaan dana BOS tersebut, murni karena adanya kesalahan pada sistem keungan, dan bukan dalam hal penggunaan anggaran.
Dimana, penggunaan dana BOS di sekolah tidak muncul dalam sistem informasi pembangunan daerah, sehingga tidak ada potensi kerugian negara dalam temuan tersebut.
Sedangkan terkait pemanfaatan dana untuk belanja pegawai ASN, Syakirin menyampaikan, hal itu akan menjadi bahan evaluasi. Mulai tahun 2022 ini, sekolah-sekolah tidak diperbolehkan lagi, memanfaatkan dana BOS, untuk membayar honor pegawai , yang berstatus ASN.
“Kalau selama ini kan penggunaan BOS bisa digunakan, tapi ke depan tidak boleh lagi menggunakan BOS sembarangan, ada mekanismenya. Nanti akan ada petunjuk teknisnya dari kepala daerah,” ujar Syakirin.
Sementara, terkait dana jaminan bongkar reklame, Syakirin memastikan, jika dana jaminan bongkar reklame yang mengendap di keungan daerah, sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 itu, bukannya uang haram, yang tidak jelas asal usulnya.
Dana jaminan bongkar itu, akan dikembalikan jika penyelenggara reklame membongkar sendiri papan reklamenya, yang izinnya kadaluarsa, dan sebaliknya. Dana jaminan bongkar itu akan masuk ke kas daerah apabila reklame yang telah habis masa izinnya dibongkar oleh pihaknya.
Namun, untuk memperkuat dasar hukum atas pelaksanaannya, saat ini dinas PUPR sedang mempersiapkan peraturan walikota mengenai mekanisme pembongkaran, serta prosedur dan tata cara pengembalian jaminan bongkar reklame.(irh/mtr)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )