Dewan Minta Gubernur Ajukan Perubahan Status PMK Menjadi Bencana Nasional

Dewan Minta Gubernur Ajukan Perubahan Status PMK Menjadi Bencana Nasional

Mataram – Desakan untuk mengajukan perubahan status PMK menjadi bencana nasional kepada gubernur NTB terus disuarakan oleh publik, mengingat kasus PMK dari hari ke hari semakin tak terkendali dan menjadi kejadian luar biasa atau KLB.
Kali ini datang dari pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat. Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir pun meminta pemerintah provinsi NTB untuk segera mengkaji dan mengajukan perubahan status wabah PMK menjadi bencana nasional.
Hal itu penting dilakukan agar ketersediaan obat, terutama vaksin wabah PMK dapat segera terdistribusi dengan baik kepada para pertenak.
Muzihir bahkan menyentil gubernur agar tidak hanya mengurus MXGP, namun PMK ini juga perlu perhatian khusus. PMK, kata Muzihir tak bisa dianggap remeh, karena hampir setiap hari ada peternak yang menangis karena sapi nya mati terjangkiti PMK.
“Sekarang itu, MXGP aja yang diurus sama kepala dinas – kepala dinas ini. PMK ini juga perlu, banyak masyarakat yang menangis seperti saat ditinggal ibu bapaknya karena ternaknya mati. Bayangkan kalau harganya sampai Rp. 25 juta yang mati,” tandas Muzihir.
Muzihir yang juga ketua DPW PPP NTB itu mengakui jika wabah PMK saat ini menjadi momok menakutkan bagi para peternak dan masyarakat.
Tak sedikit masyarakat yang menjadikan hewan ternaknya sebagai satu-satunya mata pencaharian dan tabungan masa depan. Sehingga jika seekor sapi harganya Rp 25 juta dan mati karena PMK, maka masyarakat akan sangat dirugikan.
Sementara itu, dampak dari perubahan status itu akan berdampak pada soal anggaran penanganan wabah.
Selain itu, Muzihir juga menyarankan Pemprov NTB untuk menggunakan dana tak terduga di APBD guna mencegah makin meluasnya penyebaran PMK.
Pihaknya mengaku prihatin pada masyarakat yang hewan ternaknya terdampak PMK. Terlebih lagi mendekati Lebaran Idul Adha yang memang biasanya menjadi momen panen bagi peternak sapi.
Sebagai langkah awal, pihaknya dalam waktu dekat ini akan memanggil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB untuk mendengar laporan langsung terkait penanganan PMK.
Menurut data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, jumlah sapi terpapar PMK per 13 Juni 2022 sudah tembus 21.435 kasus. Dimana kabupaten Lombok Timur masih menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi yakni 8.644 kasus, dan disusul kabupaten Lombok Tengah yakni 5.519 kasus.(ddy/mtr)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )