Dewan Minta Surat Edaran PPKM Disesuaikan dengan Kondisi Daerah
Foto : Anggota DPRD NTB, Najamudin Mustafa (dedy/mtr)

Dewan Minta Surat Edaran PPKM Disesuaikan dengan Kondisi Daerah

Mataram-Gubernur NTB, Zulkiflimansyah secara resmi telah mengeluarkan surat edaran terkait pemberlakukan PPKM Mikro di NTB yang salah satu isinya mengatur tentang pengetatan pintu masuk daerah NTB.
Namun, kebijakan Gubernur NTB dalam mengantisipasi dampak PPKM darurat di pulau Jawa dan Bali tersebut mendapat kritikan anggota dewan.
Anggota DPRD NTB, Najamudin Mustafa mengkritisi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro yang dilakukan pemerintah NTB, terutama dengan pengetatan pintu masuk malalui pelabuhan lembar.
Najamudin juga meminta surat edaran PPKM Mikro harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan melibatkan pihak legislatif khususnya komisi I yang membidangi masalah ppemerintahan, hukum dan HAM.
Politisi Partai Amanat Nasional itu, mengatakan pemberlakuan PPKM di NTB harusnya tidak terlalu lebay dan berlebihan, terutama di pintu masuk pelabuhan Lembar, karena menurutnya PPKM darurat yang diberlakukan pemerintah pusat hanya di pulau Jawa-Bali dan baru ditambah di beberapa daerah mulai hari.
Kritikan tersebut disampaikan Najamudin karena sempat mendapatkan kerumitan di Pelabuhan Lembar saat menyeberang ke Lombok.
“PPKM darurat itu kan berlaku di Pulau Jawa dan Bali, maka daerah lain tidak boleh genit dong, daerah lain gak boleh buat aturan seperti daerah yang PPKM darurat, yang boleh buat aturan seperti itu kata Presiden hanya Jawa dan Bali” tandasnya.
Najamudin juga menyayangkan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan PPKM yang dianggapnya sebagai pemborosan. (ddy/mtr)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )