Dewan Nilai Penerapan Sistem Parkir Non Tunai Ilegal, Eksekutif Membantah

Dewan Nilai Penerapan Sistem Parkir Non Tunai Ilegal, Eksekutif Membantah

Mataram – Gabungan komisi DPRD Kota Mataram bersama tim anggaran pemerintah Kota Mataram, menggelar rapat gabungan membahas raperda APBD tahun 2023.
Dalam rapat yang memfokuskan pembahasan pendapatan daerah ini, sejumlah sorotan disampaikan gabungan komisi dewan salah satunya terkait retribusi parkir.
DPRD Kota Mataram mengkritisi penerapan sistem parkir non tunai, yang di anggap belum maksimal dalam mendongkrak potensi penerimaan pendapatan kas daerah.
Herman, ketua komisi II DPRD Kota Mataram menyampaikan, sampai saat ini pemberlakuan sistem parkir non tunai masih belum efektif, dan harus dievaluasi.
Herman melihat penerapan sistem parkir non tunai merupakan program yang hanya sebatas mengikuti gaya hidup tanpa memberikan dampak signifikan pada peningkatan penerimaan kas daerah.
Dalam prakteknya, penerikan retribusi parkir masih dilakukan secara tunai, karena masyarakat jarang diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran secara non tunai.
Selain belum maksimal, Herman juga menuding penerapan sistem pembayaran parkir non tunai ini ilegal karena tidak memiliki payung hukum yang jelas.
Sebab, sesuai perda, sangat jelas jika penarikan retribusi parkir menggunakan karcis parkir, dan sampai saat ini perda tersebut belum dicabut dan masih berlaku.
“Kita harus mengakui QRIS itu belum ada payung hukum, sesuai Perda penarikan menggunakan karcis, itu belum direvisi, itu yang harus dilaksanakan,” tandas Herman.
Pemkot Mataram didorong agar tidak sembarangan dalam menjalankan sebuah program, dan harus memastikan jika program yang dijalankan itu memberikan manfaat lebih bagi pemerintah dan juga masyarakat.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Mataram membantah, jika penerpan sistem pembayaran parkir non tunai iegal.
Sebab, meski belum memiliki dasar hukum, namun penerapan sistem parkir non tunai tersebut sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada keuangan daerah.
Kepala UPTD Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Mataram, Lalu Muhammad Sopandi .
Sopandi menyampaikan keputusan pihaknya menerapkan sistem parkir non tunai merupakan buah dari pendampingan yang dilakukan Bank Indonesia, serta Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan yang mendorong pihaknya untuk menerapkan sistem pembayaran non tunai pada sistem pengelolaan parkir.
Selain untuk optimalisasi pendapatan, penerapan sistem parkir non tunai ini juga bertujuan untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan serta selaras dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada keuangan daerah.
Adapun terkait dasar hukum penerapan sistem parkir non tunai di Mataram, ungkap Lalu Muhammad Sopandi di akui belum ada karena masih dalam proses penyusunan.
Untuk memperkuat penerapan sistem parkir non tunai ini, pihaknya sudah menyelesaikan draft peraturan wali kota.
Saat ini, draft perwal tersebut sudah masuk pembahasan di bagian hukum setda Kota Mataram sehingga ditargetkan perwal tersebut akan segera disahkan dalam waktu dekat.
“Kita memang sempat mendapatkan teguran dari inspektur Kota Mataram penerapan non tunai dasar regulasinya belum ada oleh kami sudah kami susun proses masih di bagian hukum sudah masuk di bagian hukum dan diharapkan selesai 15 hari kedepan,” ujar Lalu Muhammad Sopandi.
Sementara itu, sekda Kota Mataram, Effendi Eko Saswito menyebut, penarikan retribusi parkir secara non tunai merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi serta mencegah potensi kebocoran pendapatan.
Hanya saja, seperti apa yang menjadi masukan dewan penerapan sistem parkir non tunai ini masih belum maksimal karena sejumlah faktor. Mulai dari masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki aplikasi pembayaran non tunai, hingga ulah oknum juru parkir yang tak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.
Untuk itu, Ia pun meminta Dinas Perhubungan agar menjadikan masukan yang diberikan dewan itu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan memaksimalkan pengelolaan parkir tepi jalan umum.(irh/mtr)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )