Dugaan Korupsi Tunjangan Transportasi DPRD KLU Libatkan Ketua DPRD Baru

Dugaan Korupsi Tunjangan Transportasi DPRD KLU Libatkan Ketua DPRD Baru

KLU – Artadi, ketua DPRD KLU yang baru disebut sebut sebagai salah satu dari tiga orang ketua komisi yang harus mengembalikan dana tunjangan transportasi di DPRD KLU. Politisi Gerindra itu diduga telah mengambil uang tunjangan transportasi senilai 297 juta rupiah di tahun 2021 dan secara bersamaan menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk kebutuhan sehari hari.
Didalam laporan BPK perwakilan NTB terdapat tiga nama yang disebut sebagai penerima tunjangan transportasi senilai Rp. 297 juta selama tahun 2021. Ketiga orang itu antara lain Fajar Martha, ketua komisi 1, Narsudin ketua komisi 2, dan ketua komisi3 yang sekarang sedang dalam proses pergantian antar waktu menjadi ketua DPRD KLU.
Ketiga orang tersebut diduga telah mengambil uang transportasi sekaligus menggunakan kendaraan dinas yang senyognyanya diperuntukkan sebagai kendaraan operasional komisi yang harus tetap ada di sekretariat dewan.
Dalam rekomendasi BPK, ketiga orang itu harus mengembalikan dana sebesar Rp. 297 juta dalam tenggang waktu 60 hari kalender. Ketiga orang itu hingga saat ini belum mengembalikan uang tersebut sementara waktunya tinggal 15 hari.
Dikonfirmasi terkait hal itu, sekretaris DPRD KLU memastikan akan terus menagih ketiga orang anggota dewan itu. Bahkan meski salah satunya sudh ditunjuk sebagai ketua DPRD yang baru, Sekwan KLU menyakinkan tidak akan mempengaruhi rekomendasi BPK.
“Itu kewajiban pengembalian saat menjadi ketua komisi, kalau kami di sekretariat hanya mengikuti proses administrasi. Kalau keluar SK dari gubernur kita akan ikuti petunjuk nya seperti apa. Terkait dengan temuan BPK ya harus dikembalikan,” tandas Kartady.
Dugaan penyimpangan keuangan daerah itu terjadi manakala ketua ketua komsi itu mengambil dana tunjangan kendaraan sekaligus menggunakan kendaraan operasional komisi untuk kegiatan sehari-hari. Perbuatan itu melanggar peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, perbuatan anggota dewan itu pula diduga melanggar surat keputusan sekretaris dewan nomor 800 05/setwan/2021 tentang penetapan penggunaan barang milik daerah.(shd/klu)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )