Gaji Dibawah UMK, Pekerja Diminta Lapor

Gaji Dibawah UMK, Pekerja Diminta Lapor

Mataram – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram berjanji, akan melakukan pengawasan terhadap penerapan Upah Minimum Di Kota Mataram.
Kota Mataram telah menetapkan Upah Minimum Kota tahun 2022, sebesar Rp. 2.416.000. Saat ini, besaran kenaikan UMK yang telah ditetapkan itu, masih dalam proses evaluasi dan menunggu pengesahan Gubernur NTB.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H Rudy Suryawan mengatakan, jika nantinya kenaikan UMK Kota Mataram, telah disetujui gubernur NTB, pihaknya akan langsung mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan, yang ada di Kota Mataram.
Pihaknya juga akan langsung melakukan pengawasan, guna memastikan semua perusahaan di Mataram patuh terhadap penerapan Upah Minimum di Kota Mataram. Terkait penerapan upah minimum di Mataram, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan, terkait adanya karyawan perusahaan yang menerima upah dibawah standar. Meskipun demikian, Rudy menegaskan bagi karyawan dengan masa kerja 0 sampai 12 bulan, yang dibayar dengan gaji dibawah UMK agar melapor ke Dinas Tenaga Kerja untuk dimediasi.
Dan, bagi perusahaan yang melanggar Rudy, perusahaan tersebut akan dikenai sanksi. Mulai sanksi administrasi hingga sanksi pidana.
Besaran upah minimum, hanya diberlakukan bagi perusahaan dan dikecualikan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
“Yang kita utamakan yang diatas 12 bulan masa kerjanya. Kita harapkan perusahaan membayar gaji sesuai UMK seiring perbaikan ekonomi kita, ya lapor lah kalau menerima gaji di bawah UMK,” harap Rudy.
Lebih lanjut rudy menyampaikan, sampai sejauh ini pihaknya belum membentuk posko pengaduan. Namun, bagi karyawan yang di upah tidak sesuai UMK, para pekerja yang menemui kendala atau masalah terkait hubungan industrial kerap datang ke kantor untuk melapor.
Selain itu, untuk alat pengawasan sudah ada aplikasi wajib lapor dari Kementrian Tenaga Kerja, yang harus di isi oleh perusahaan termasuk soal standar pemberian gaji karyawan, sehingga memudahkan pengawasan, ketika ada perusahaan yang tidak menerapkan UMK.
Hanya saja, dari 800 jumlah perusahaan di Mataram, baru sekitar 50 persen perusahaan yang sudah wajib lapor, sehingga hal itu menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk wajib lapor melalui aplikasi yang telah disediakan.(irh/mtr)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )