Ikuti Aturan Pusat, Gubernur NTB Keluarkan Surat Edaran PPKM

Ikuti Aturan Pusat, Gubernur NTB Keluarkan Surat Edaran PPKM

Mataram-Pemerintah Provinsi NTB akhirnya mengeluarkan surat edaran tentang PPKM menyusul diberlakukannya PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali oleh pemerintah pusat.
Namun demikian, surat edaran yang mulai berlaku sejak tanggal 5 sampai dengan 20 Juli 2021 tersebut, akan disesuaikan dengan kondisi NTB saat ini sembari mengikuti perkembangan yang terjadi.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di pulau Jawa dan Bali mulai diberlakukan secara terpadu. Beberapa wilayah yang memiliki peningkatan covid tinggi, harus melakukan PPKM, bahkan hingga berbasis RT.
NTB sendiri tidak diharuskan untuk melakukan PPKM, namun PPKM darurat yang diterapkan di Jawa dan Bali berimbas bagi NTB yang berdekatan dengan Bali. Karenanya, pemerintah NTB juga mengikuti aturan pemerintah pusat berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 sebagai pedoman tentang PPKM darurat Jawa dan Bali. Meski demikian, Surat Edaran yang dikeluarkan pemerintah NTB tetap akan disesuaikan dengan karakter dan kondisi masyarakat, sekaligus untuk mempertegas peraturan yang sudah ada.
Selain itu, pemerintah NTB juga mengatensi titik penting seperti pintu keluar – masuk NTB di pelabuhan Lembar.
Pemerintah NTB juga mendapatkan surat edaran dari Kementrian Perhubungan, Kementrian Kesehatan dan Kementrian Dalam Negeri, guna mengatur beberapa poin penting untuk penyesuaian PPKM darurat Jawa dan Bali yang berpengaruh ke NTB.
Pemerintah NTB sendiri tidak memberlakukan yang PPKM , namun melakukan penegasan dan pengetatan di peraturan yg telah ada dan terus memantau kondisi NTB untuk mempercepat pengambilan tindakan kedepan. (ddy/mtr)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )