Isvie Tepis Ada Surat Hutang Masuk DPRD
Mataram – Rencana Pinjaman Pemprov NTB ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menutup defisit APBD NTB, dipastikan belum diajukan secara resmi ke DPRD NTB. Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Raipaeda, saat memberikan keterangan pers, Jumat malam (9/7).
Menurut Isvie, pihak eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB, Sekda L. Gita Ariadi masih melakukan kalkulasi dan perhitungan secara cermat terkait hal itu.
“Pak Sekda barusan menghubungi saya. Intinya, rencana pinjaman ke PT SMI itu masih dikaji di internal TAPD, dan belum sampai pada taraf penyerahan surat ke DPRD NTB,” tegas Isvie.
Ia mengatakan, perlu meluruskan simpang siur informasi terkait kabar adanya pinjaman dana ke salah satu BUMN sebesar Rp 750 miliar tahun ini. Sampai saat ini, belum ada surat resmi dari Gubernur NTB pada lembaga DPRD terkait pinjaman tersebut.
“Jadi, bagaimana kita mau bahas atau menyetujui adanya dana pinjaman itu. Sampai tadi dokumennya belum ada saya terima,” ucapnya.
Isvie mengaku, lembaga DPRD tidak dalam rangka berbicara teknis hingga pada besaran anggaran untuk pinjaman dana guna menyehatkan posisi APBD NTB yang terus tertekan akibat dampak pandemi Covid-19 tersebut.
Politisi Golkar itu meminta publik tidak lagi menghakimi lembaga DPRD NTB. Sebab, yang berhak mengajukan pinjaman adalah pemerintah daerah.
Sedangkan, pihak DPRD setempat hanya bersifat melakukan persetujuan atau tidak menyetujuinya, setelah melalui kajian secara komprehensif oleh Badan Angaran (Banggar) terkait sistem dan kelayakan pinjaman dananya. Nantinya, kerja Banggar juga akan dibantu oleh para pakar dan kalangan akademisi.(ddy/mtr)
