Kasus Dugaan Pungli PTSL dan Akte Nikah Di Desa Suangi Dilaporkan Ke Polisi
Warga Dusun Genteng Desa Suangi Mendatangi Mapolres lombok timur

Kasus Dugaan Pungli PTSL dan Akte Nikah Di Desa Suangi Dilaporkan Ke Polisi

Selong- Tujuh orang warga dusun Genteng Desa Suangi Timur korban pungutan liar program sertifikasi tanah dari BPN yaitu program Pendaftaran Tanah Sisitimatis Lengkap (PTSL) datang melapor ke Polres Lombok Timur, selasa, 21/07/20.
Ditemani kuasa hukumnya, tujuh warga ini datang melaporkan kepala dusun mereka sendiri ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres lombok Timur.

Kuasa hukum korban Eko Rahadi, SH Mengatakan, warga datang melaporkan kasus pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Dusun Genteng Desa Suangi atas nama Ramli, pada program sertifikasi tanah gratis dari BPN yaitu program Pendaftaran Tanah Sisitimatis Lengkap (PTSL).

“Pada aturan SKB Tiga mentri, jumlah biaya maksimal program PTSL yang boleh dipungut kepada warga yaitu hanya sebesar 350 ribu rupiah, namun pada prakteknya oknum Kadus ini memungut jauh lebih besar dari ketentuan tersebut yaitu 750 ribu rupiah sampai dengan 2 juta rupiah” tegasnya.

Dijelaskan Eko, jika tidak mengeluarkan biaya sebesar yang sudah ditentukan tersebut, oknum kadus ini menakuti warga bahwa tanah tersebut akan diambil oleh negara jika tidak mengurus sertifikat tanah.Selain melaporkan kasus pungli PTSL warga juga melaporkan oknum Kadus ini terhadap dugaan pungutan liar biaya akte nikah yang juga terlalu besar.

“Untuk biaya akte nikah ini, oknum kadus melakukan pungutan sebesar 1 juta rupiah padahal biaya untuk akte menikah hanya 150 ribu rupiah” imbuhnya.
Sementara itu Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur telah menerima laporan aduan warga dan akan segera ditindaklanjuti.(hel/ltm)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )