Kejati NTB Dalami Dugaan Korupsi Pembangunan 13 Gedung Bank NTB Syariah

Lombok Timur – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalami dugaan tindak pidana Korupsi pembangunan 13 gedung bank Bank NTB yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota di NTB.

Sebelumnya kasus ini dilaporkan pakar hukum.
Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, DR. Bambang Gunawan, mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan 13 gedung tersebut. Saat ini tegasnya, laporan tersebut tengah ditindaklanjuti, yaitu Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket).

“Laporannya sudah masuk dan kami sedang tindak lanjuti kasus tersebut,” sebutnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kajari Lotim, Senin (5/2/23).

Lanjut Bambang, pihaknya saat ini masih koordinasi dengan tim audit BPKP, untuk mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan.

“Kami masih melakukan penyelidikan dan masih berkoordinasi dengan BPKP untuk dilakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara ini,” terangnya.

Lanjut Gunawan, dalam perkara ini, pihaknya tidak mau berandai-andai dan terburu-buru dalam menanganinya. Proses penanganan harus melalui tahapan sehingga bukti adanya kerugian negara bisa didapatkan.

“Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya karena masih dalam proses penyelidikan,” terangnya.

Seperti diketahui, dikutip dari laman Antara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kepada PT Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) Syariah untuk memulihkan kerugian negara senilai Rp2,46 miliar dari 13 proyek pembangunan gedung kantor.

Kerugian senilai Rp2,46 miliar ini dicantumkan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan atas operasional PT Bank NTB Syariah pada tahun buku 2022 sampai dengan Triwulan III 2023.

LHP BPK RI dengan Nomor: 183/LHP-DTT/XIX.MTR/12/2023 tersebut tercatat telah diterima dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo pada tanggal 15 Desember 2023.

Photo: Kajati NTB, DR. Bambang Gunawan

Dalam LHP tersebut, manajemen PT Bank NTB Syariah menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dalam pemulihan kerugian yang muncul dari hasil pemeriksaan dokumen proyek dan pekerjaan fisik di lapangan. (Rhl)

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )