Kekurangan SDM, DKP3 Diharap Libatkan Media Dalam Penanganan PMK
KLU – Jumlah tenaga medis dan para medis lombok utara dalam penanganan PMK yang semakin masif merebak saat ini, hanya 24 orang. Jika dibandingkan dengan rasio ternak yang mencapai 90 ribu ekor lebih, kekurangan SDM itu harus ditanggulangi dengan kerjasama dan gotong royong bersama semua pihak. Termasuk didalamnya melibatkan media dalam upaya pencegahan dan penanganan PMK di KLU.
Selain kekurangan dana, pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga mengakui kekurangan SDM dalam penanganan PMK di kabupaten termuda di Pulau Lombok itu. Dalam konfrensi persnya siang kemarin, kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan KLU, Tresnahadi mengakui jika jumlah tenaga medis dan paramedis hewan di KLU sangat terbatas.
Saat ini, KLU hanya memiliki 4 orang tenaga medis dan 20 orang paramedis dengan ratio jumlah ternak sebanyak 90.000 ekor lebih tersebar di 43 desa se Kabupaten Lombok Utara.
Sejauh ini, DKP3 KLU telah mensiasati kekuarangan SDM tersebut dengan memanfaatkan keberadaan sarjana membangun desa. Pemda KLU akan menjadikan sarjana-sarjana membangun desa itu sebagai bagian dari satgas penanganan PMK di KLU.
“Idealnya memang harus sesuai antara tenaga medis dan paraedis dengan jumlah hewan yang ditangani, tetapi kami sudah mengambil langkah dengan mengajak sarjana membangun desa yang memang ada dari kesehatan hewan,” papar Tresnahadi.
Menanggapi hal itu, salah seorang wartawan senior lombok utara meminta kepala Dkp3 klu untuk melibatkan peran aktif para pewarta klu. Andi menyebut jika peran media massa saat ini sangat strategis untuk menggaungkan kampanye penanganan pmk di lombok utara yang masuk kategori zona merah itu.
“Jangan ketika ada pemberitaan yang dianggap merugikan dinas lantas buru buru menggelar konfrensi pers dan meminta keterlibatan media” ucap Andi saat konfrensi pers di gelar di aula setda pemkab klu siang kemarin.
Wartawan senior itu menegaskan jika saat ini media massa sangat berperan dalam usaha pemerintah menenangkan peternak dalam rangka meminimalisir dampak kerugian ekonomi yang dialami peternak di KLU.
“Saat ini, ada spekulan yang turun langsung ke para peternak menakut-nakuti warga agar mau menjual ternaknya dengan harga murah. Ini kan harus dilawan oleh pemerintah dengan menyakinkan masyarakat bahwa pmk itu tidak seganas yang disampaikan para spekulan itu” kata andi menambahkan statmennya dihadapan bupati dan para kepala OPD yang hadir dalam jumpa pers itu.(Shd/klu)
