Ketua DPRD KLU Minta Bupati Taati Perintah Gubernur Akomodir PT BAL

Ketua DPRD KLU Minta Bupati Taati Perintah Gubernur Akomodir PT BAL

Lombok Utara – Ketua DPRD Lombok Utara, Artadi meminta, Pemerintah Daerah Lombok Utara untuk segera menindaklanjuti Instruksi Gubernur NTB Zulkifliemansyah. Instruksi dimaksud yaitu mengakomodir keberadaan PT Berkat Air Laut (BAL) yang tengah berafiliasi dengan PT Gerbang NTB Emas (GNE) untuk operasional air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno.
Hal itu disampaikan Artadi saat ditemui dikantornya, Senin (3/10/2022) Menurutnya, pada rapat yang dilakukan belum lama ini yang dipimpin langsung oleh Gubernur dan dihadiri oleh Direktur PDAM KLU, Asisten II Setda KLU, Kadis DPMPTSP NTB, Biro Hukum Setda NTB, hingga Direktur PT GNE, jelas menyimpulkan supaya daerah menjembatani untuk memberikan ruang kepada investor. Hanya saja, sampai saat ini Politisi Gerindra ini belum mendengar sejauh mana pemerintah menindaklanjuti instruksi tersebut. Sebab jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan ketika tanggal 15 Oktober 2022 nanti sebagaimana batas operasional PT BAL maka masyarakat Gili akan kembali teriak seperti kemarin.
“Maka sekarang bagaimana Pemda menindaklanjuti hasil pertemuan di provinsi itu. Ini kan sudah jelas perintah pak gubernur, supaya jangan sampai masyarakat dikorbankan,” ungkapnya.
Menurutnya, eksekutif terkesan menggantung. Alih-alih langsung bertindak mengambil langkah perihal pola bisnis to bisnis yang menjadi saran gubernur, sampai saat ini justru belum ada persiapan dari pemda mengenai penanganan air khususnya di Gili Meno. Pasalnya, ketika nanti suplai air dihentikan oleh BAL pada 15 Oktober, tentu akan ada reaksi kembali dari masyarakat. Artadi menegaskan, idealnya pemerintah menekan ego demi kepentingan masyarakat terlebih yang menjadi taruhan adalah citra pariwisata gili.
“Jika ini masih digantung seperti ini maka bisa saja terjadi situasi panik masyarakat seperti malam itu terulang lagi, karena belum ada kejelasan. Pemda jangan terlalu lama mencari solusi. Apalagi ini kan perintah gubernur, saya sepakat dengan pak gub jangan masyarakat jadi korban hanya gara-gara persaingan perusahaan seperti itu,” imbuhnya.
Artadi menilai, idealnya tidak akan merugi umpama pemda mengakomodir semua pihak baik PT BAL, GNE, TCN, dan PDAM. Kolaborasi itu dirasa perlu untuk mendistribusikan air secara layak kepada masyarakat. Kendati demikian, pihaknya sangat setuju jika semua bisa terakomodir terlebih masyarakat sendiri saat ini disebutnya tengah keberatan lantaran tarif air produksi PT TCN yang akan dijual oleh PDAM jauh lebih tinggi. Demikian pula dengan pemasangan kilometer baru yang dianggap mencekik masyarakat.
“Saya sangat setuju artinya jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Soal TCN itu kan jelas masyarakat ada penolakan di sana karena tarif tinggi bayar pemasangan kilometer terlalu mahal, kemarin PDAM sosialisasi masyarakat kebanyakan menolak kok,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur NTB Zulkifliemansyah meminta secara tegas untuk menghentikan polemik yang terjadi menyangkut suplai air di Gili Trawangan dan Meno. Pasalnya, dikuatirkan akan berpengaruh terhadap situasi kondisi pariwisata yang baru saja mulai pulih. PDAM KLU juga diminta membangun komunikasi dengan PT BAL jangan hanya dengan pihak yang merasa lebih dekat saja karena mereka juga sama-sama investor.
“Kita harusnya berterimaksih karena selama ini BAL yang sebagai pelopor juga memenuhi kebutuhan air masyarakat gili. BAL juga harus intens komunikasi juga dengan Pemkab Lombok Utara. Kita tegaskan disini harus ada keputusan, tidak ada yang berpolemik lagi dan keputusan ini menjadi final untuk dijawab nanti di masyarakat,” tegas gubernur.(shd/klu)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )