Komisi V Minta Biaya Parkir di SMAN 8 Mataram Disetop

Komisi V Minta Biaya Parkir di SMAN 8 Mataram Disetop

Mataram – Komisi V DPRD NTB bidang pendidikan, menyayangkan adanya pungli berupa biaya parkir kepada siswa di SMAN 8 Mataram.
Pimpinan komisi V, Lalu Wirejaye mengatakan sekolah negeri bukanlah BLUD, sehingga tidak dibenarkan melakukan bisnis, apa lagi pungli kepada siswanya. Biaya parkir kepada siswa di SMAN 8 Mataram harus disetop dan hal serupa tidak boleh terjadi di sekolah negeri lainnya.
Penegasan tersebut disampaikan Lalu Wirejaye menyusul adanya aksi protes puluhan siswa SMAN 8 Mataram, terkait kebijakan kepala sekolah, Hj Suprapti yang melakukan pungutan liar berupa biaya parkir kepada siswa.
Aksi protes siswa ini sempat viral di media sosial dan mengundang reaksi berbagai pihak, karena parkir sekolah dijadikan lahan bisnis bagi sekolah negeri di ibu kota provinsi NTB tersebut.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan sejauh ini pihaknya telah memanggil Dikbud NTB untuk meminta pihak SMAN 8 Mataram menghentikan penarikan biaya parkir bagi siswa yang dianggap sangat memberatkan tersebut, terutama di tengah kondisi ekonomi akibat pandemi saat ini. Pihaknya juga meminta agar hal serupa tidak terjadi di sekolah-sekolah negeri lainnya di NTB.
“Kami sangat menyayangkan pungutan seperti itu, karena sekolah bukan BLUD. Kita meminta Dikbud Provinsi NTB untuk menghentikan aksi seperti itu dan tidak terjadi di tempat lain,” ujar Wirejaye mengingatkan.
Sebelumnya, puluhan siswa SMAN 8 Mataram sempat melalukan aksi protes kepada kepala sekolah, Hj Suprapti karena menarik biaya parkir kepada siswa yang membawa sepeda motor ke sekolah. Dimana, Hj Suprapti mengeluarkan kebijakan menarik biaya parkir kepada siswa yang berlaku mulai 3 Januari 2022, sebesar Rp. 2.000 hingga Rp.3.000. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan dalih sebagai infak untuk kegiatan sekolah.(ddy/mtr)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )