Negara Harus Bagaimana Pasca-Covid?  Berikut Ulasan Sejumlah Pakar

Negara Harus Bagaimana Pasca-Covid? Berikut Ulasan Sejumlah Pakar

Mataram – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Provinsi NTB akan menggelar diskusi nasional secara virtual pada Jum’at tanggal 12 Juni 2020 pukul 20.30 Wita. Tema yang diangkat adalah “Negara Harus Bagaimana Pasca-Covid 19 ? Perspektif Hukum, Ekonomi dan Pendidikan”.

Ketua PWPM NTB Muslimin Magenda mengatakan, pemateri yang dihadirkan pada diskusi nasional kali ini adalah pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, pakar Ekonomi Dr. Dradjad Hari Wibowo, dan Wakil Ketua PWM NTB sekaligus pengamat pendidikan Syafril, M.Pd.

Menurut Muslim, bencana Covid-19 telah menguras banyak materi, energi, dan pikiran sebagian besar manusia di muka bumi ini. Tentu saja Indonesia termasuk negara yang sangat terpukul.

Berbagai persoalan muncul dan hampir tak dapat dikendalikan. Di sektor ekonomi, Asian Development Bank (ADB) memprediksi kerugian ekonomi akibat Covid-19 dapat menembus US$ 8,8 triliun. Angka ini merupakan total kerugian di seluruh dunia. Penurunan produksi dan terhambatnya aktifitas pasar dunia adalah sumber masalahnya.

Akibat dari itu, sejumlah perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Pemerintah mengumumkan bahwa bulan Juni 2020 sedikitnya 3 juta pekerja di Indonesia telah di PHK. Jutaan pekerja mandiri kehilangan modal. Pengangguran kian bertambah. Menurut BPS, angka kemiskinan di Indonesia akibat Covid-19 bertambah sekitar 4,8 juta orang.

“Tentu ini akan menjadi beban negara. Belum lagi soal bertambahnya hutang Negara plus melemahnya rupiah terhadap dolar. Begitu kompleks masalah negara saat ini,” kata Muslim, Jum’at (12/6/2020)

Menurutnya, kondisi seperti ini dapat menjadi pemicu meningkatnya kasus kriminal. Energi untuk penegakan hukum mau tidak mau harus lebih diperketat.

Di sisi lain katanya, kegiatan produksi aturan negara juga terbengkalai. Masyarakat tentu tidak berharap ada pihak yang sengaja mengambil celah keuntungan di tengah Covid-19 dengan membuat produk hukum disahkan secara prematur, salah satunya RUU Cipta kerja. RUU tersebut tidak boleh justeru semakin memperburuk keadaan.

“Kita ingin RUU yang betul-betul dapat membahagiakan semua pihak. Bukan untuk segelintir saja. Negara butuh formulasi yang kuat berkenaan dengan hal tersebut,” tuturnya.

Ratusan daerah di Indonesia, termasuk 7 daerah di NTB juga sedang menuju pilkada. Aturan mainnya tentu saja bisa berubah sesuai konteks keadaan saat ini. Rakyat menginginkan pilkada berkualitas. Covid-19, menghambat banyak proses, termasuk kampanye dan lain-lain.

Sementara di sektor pendidikan kata Muslim tidak banyak pula yang bisa diharapkan. Aktifitas pendidikan ikut tergerus. Sekolah-sekolah, kampus, pendidikan non formal semua beralih ke model virtual. Tentu ini tidak bisa terus diandalkan. Masalah pemerataan sinyal internet di Indonesia untuk mengakses pendidikan virtual hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah dunia pendidikan saat ini.(ddy/mtr)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )