Pansus Pengawasan Covid-19 Kecewa, IKM Lokal “Dicuekin”
Mataram-Panitia khusus Pengawasan Covid-19 DPRD Kota Mataram kecewa dengan pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial yang dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah di Mataram. Keterlibatan pelaku UKM lokal sangat minim, karena hampir sebagian besar isi dari paket bantuan JPS Kota Mataram merupakan produk pabrikan yang didatangkan dari luar daerah.
“ Salah satu tujuan digelontorkannya anggaran cukup besar untuk program JPS sebagai stimulus ekonomi agar pelaku usaha lokal bisa diberdayakan ditengah Pandemi. Tapi jika semua produk hasil pabrikan yang didatangkan dari luar daerah bagaimana IKM kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi dan berkembang,” kata Ketua Pansus Pengawasan Covid-19 Abdurrachman.
Abdurachman mengatakan, minimnya keterlibatan IKM lokal dalam program Jaring Pengaman Sosial di Mataram sangat bertolak belakang dengan hasil pembahasan antara pihaknya dengan eksekutif. Dinas Sosial selaku leading seKtor progam ini berjanji akan memprioritaskan produk IKM lokal, namun dalam kenyataannya pelaku IKM sampai saat ini hanya dijadikan sebagai penonton dan tidak dilibatkan.
“ Untuk penyaluran JPS tahap berikutnya kami minta IKM lokal harus lebih banyak diberdayakan, jangan hanya menjadikan mereka sebagai penonton yang tidak bisa mendapatkan manfaat ekonomi ,’’ungkapnya.
Luapan kekesalan juga disampaikan wakil ketua pansus pengawasan Covid-19 DPRD Kota Mataram Nyanyu Ernawati atas minimnya keterlibatan pelaku IKM lokal dalam pengadaan JPS di Kota Mataram. Sambil menujukkan sejumlah item produk pabrikan yang menjadi isi dari paket bantuan, dengan nada cukup tinggi Nyanyu menyebut jika produk yang dibeli dari luar ini sangat memungkinkan bisa dibeli dari pelaku IKM lokal.
“ Jangankan produk-produk seperti ini, alat rapid test saja bisa dibuat oleh pelaku IKM lokal dan itu digunakan diseluruh Indonesia. Katanya mau mengembangkan IKM lokal tapi produk mereka justru tidak dimanfaatkan,” sesalnya.
Tak hanya soal isi paket bantuan penggunaan kardus sebagai kemasan juga menjadi sorotan .selain dianggap tidak ramah lingkungan pemanfaatan kardus sebagai kemasan juga tidak memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku IKM yang memproduksi tas yang bisa dimanfaatkan sebagai kemasan.
” Termasuk juga pengemasannya bisa menggunakan tas, inikah menggunakan kardus sekali dipakai langsung dibuang, jadinya sayang kalau seperti itu, sedangkan masih banyak saudara kita yang bisa memproduksi tas sebagai kemasan,’’ ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Baiq Asnawati menjadikan keterbatasan jarak waktu antara proses pengadaan dan penyaluran menjadi dalih minimnya keterlibatan pelaku IKM dalam penyaluran tahap pertama. Menurutnya penetapan isi paket bantuan juga bukan diputuskan pihaknya melainkan keputusan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Namun, untuk penyaluran tahap berikutnya Baiq Asnawati berjanji akan lebih banyak menggunakan produk IKM lokal. Bahkan untuk meyakinkan para anggota pansus Baiq Asnawati menyampaikan telah menyiapkan surat kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan UMKM agar bisa menyiapkan pelaku IKM di Mataram sebagai penyedia produk dari isi paket bantuan program jaring pengaman sosial yang akan disalurkan untuk warga Mataram yang berjumlah 32,548 kepala keluarga.
“ Kita sudah siapkan surat untuk disampaikan ke Dinas Koperasi Perindustrian dan UMKM, rencana kami sampaikan hari ini agar ada waktu lebih bagi rekan-rekan di Dinas Koperasi Perindustrian dan UMKM menyiapkan pelaku IKM kita. Saat ini sudah ada beberapa produk IKM lokal yang sudah ditawarkan kekami sehingga kami jamin untuk tahap berikutnya sebagian besa isi paket bantuan merupakan produk lokal,” Kata Baiq Asnawati saat menerima kunjungan Pansus Pengawasan Covid-19.(Irh/Mtr)
