Pemerintah Kota Mataram Gerak Cepat Antisipasi Dampak Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial
Kota Mataram-Walikota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram mengikuti Video Teleconfrence (Vidcon) bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja Jilid II yang dimoderatori Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Vidcon tersebut fokus pada kesiapan daerah dalam penanganan dampak-dampak penyebaran covid-19. Mendagri menyampaikan perlu langkah antisipasi yang strategis jangan sampai krisis kesehatan akan menimbulkan krisis ekonomi, kemudian berimbas krisis sosial, dan berakhir pada krisis keamanan.
Mengantisipasi hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan saat ini pemerintah sangat konsen dalam menekan penyebaran Covid-19 yang akan berdampak pada sektor lain, seperti dunia usaha dan tenaga kerja. Sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan penyususanan ulang (relokasi) dan pergeseran anggaran (refocusing) guna antisipasi dampak yang lebih luas, “ini perlu dilakukan perubahan anggaran secara besar.” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Menteri Sosial dan Menteri Tenaga kerja menanggapi bahwa saat ini telah memiliki beberapa langkah antisiptif dalam membendung krisis sosial, dan ekonomi. Terutama banyaknya sektor formal maupun informal yang merumahkan tenagakerja. Adapun beberapa program yang disiapkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta menjalankan program kartu Pra Kerja yang akan disesuaikan dengan kondisi selama pandemi Covid-19.
Menanggapi arahan yang diberikan pemerintah pusat, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh meminta tim Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Kota Mataram untuk memperhitungkan semua komponen baik rencana, sumber dana, dan dampak lain dari penyebaran covid-19 yang perlu diantisipasi baik bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman social.
Khusus dampak ekonomi dan rencana jaring pengaman sosial (JPS) sebagai salah satu prioritas pemerintah saat ini, Ahyar meminta pihaknya untuk segera melakukan singkronisasi data secara terpadu dengan pemerintah pusat maupun provinisi.
Sehingga pemerintah Kota Mataram bisa bergerak cepat mengantisipasi dampak ekonomi dan jaring pengaman social. “ini harus cepat, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan” tutupnya. (irhm/mtr)
