Pemprov NTB, Berikan Hak Pengelolaan Lahan Eks GTI Kepada Masyarakat

Pemprov NTB, Berikan Hak Pengelolaan Lahan Eks GTI Kepada Masyarakat

Mataram – Setelah dikembalikannya lahan seluas 65 hektar di Gili Terawangan kepada pemprov NTB, usai dibatalkannya pelaksanaan adendum dengan PT. GTI.
Pemerintah provinsi NTB mengambil langkah dengan melakukan penandatanganan kerjasama dan kesepakatan pemanfaatan tanah antara pemerintah dengan masyarakat serta pengusaha di Gili Terawangan, guna memanfaatkan tanah yang ditinggalkan PT.GTI.
Ketua Satgas optimalisasi aset, Akhsanul Khalik dihadapan warga menyampaikan, kegiatan tersebut sesuai dengan arahan gubernur NTB, yang meminta agar aset milik pemerintah di Gili Terawangan dapat dimanfaatkan oleh warga Gili sehingga dapat berdampak positif terhadap penghasilan warga sekitar.
Ia juga menjelaskan, bahwa dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama itu, dipastikan akan ada masyarakat yang pro dan kontra, namun ia meminta agar masyarakat tetap saling merangkul/ agar kondufisitas di wilayah Gili tetap terjaga.
“Ini sejalan dengan niat baik pak gubernur, perintah pak gubernur adalah bagaimana tanah eks GTI mensejahterakan masyarakat,” tandas Khalik.
Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat bertemu warga dan pengusaha di Gili Trawangan, memastikan pengelolaan aset akan diberikan kepada masyarakat serta pengusaha yang berada di Gili. Ia memastikan tidak akan ada pejabat di lingkup pemerintahannya yang akan mengambil untung dari pelaksanaan perjanjian itu, maka ia meminta apabila ada seseorang yang diketahui warga bermain dibawah meja, warga segera melaporkannya dan berjanji akan memberhentikan pejabat yang bersangkutan.
“Seakan pemerintah punya agenda tersendiri, itu gak ada. Kalau sampai saya tau ada staf saya yang main-main hari ini langsung saya pecat,” ancamnya.
Sebelumnya, pemerintah provinsi NTB membatalkan adendum dengan pihak PT Gili Trawangan Indah, lantaran pasca akan dilaksanakannya adendum pihak PT GTI dinilai tidak memiliki itikad baik, karena tidak pernah hadir ketika akan dilaksanakan pembahasan.
Pemerintah pusat pun, kemudian mengembalikan tanah seluas 65 hektar itu ke pemerintah provinsi NTB/ untuk di kelola.(ris/mtr)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )