Penanganan Stunting Harus Masuk dalam Program Aspirasi DPRD
Mataram – Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mendorong percepatan penanganan stunting di Provinsi NTB. Baiq Isvie bahkan meminta seluruh anggota dewan NTB memberikan perhatian pada persoalan ini melalui program aspirasinya.
Stunting merupakan salah satu persoalan kesehatan di masyarakat, yang harus mendapatkan atensi semua pihak. Tak hanya pemerintah daerah, namun semua stakeholder juga diharapkan secara aktif untuk menuntaskan stunting.
Menurut Baiq Isvie persoalan stunting tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif, namun memerlukan upaya seluruh komponen untuk menyelesaikan masalah stunting.
“Secara nasional NTB menempati posisi kedua tertinggi, hal ini menjadi keprihatinan kita semua. Oleh karena itu program stanting ini harus dimasukkan ke dalam program aspirasi, stanting ini bukan hanya urusan eksekutif tapi juga eksekutif dan semua komponen lainnya,” ujar Isvie
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia 2021, prevalensi stunting rata-rata di NTB di angka 31,4 persen. Stunting merupakan sebuah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak, akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting ditandai dengan pertumbuhan yang tidak optimal sesuai dengan usianya. Dengan ancaman kesehatan dan kecerdasan, maka generasi yang terkena stunting akan mengalami berbagai permasalahan, dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin beragam ke depannya. Karena itulah, Baiq Isvie mengharapkan, agar kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci penanganan stunting di seluruh kabupaten/kota di NTB.
Selain masalah stunting, hal yang perlu terus mendapat perhatian oleh pemerintah daerah dan stakeholder yaitu masalah kemiskinan ekstrim. Baiq Isvie menilai untuk menurunkan angka kemiskinan, memiliki tantangan yang besar di NTB, karena daerah ini pernah dilanda gempa tahun 2018 dan dilanjutkan dengan bencana pandemi Covid-19 yang melanda hingga sekarang.
Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB sebanyak 284.000 jiwa sesuai dengan data yang disajikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam acara Musrenbang NTB pekan lalu. Terdapat 8 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam 212 Kabupaten wilayah prioritas tahun 2022 secara nasional, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima.(ddy/mtr)
