PKS Kota Mataram Tolak Kenaikan Harga BBM
Mataram – DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Mataram menyikapi kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
DPD PKS Kota Mataram, dengan tegas menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, serta mendesak pemerintah membatalkan kebijakan kenaikann BBM subsidi yang membebani rakyat tersebut.
Sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis solar dan pertalite disampaikan DPD PKS Kota Mataram dalam keterangan persnya dihadapan sejumlah awak media pada Rabu siang tadi.
Ketua DPD PKS, Kota Mataram, Ismul Hidayat mengatakan, sejumlah pertimbangan penolakan kenaikan harga BBM, diantaranya karena kebijakan tersebut telah menghianati rakyat serta sangat tidak sesuai dengan tagline yang diluncurkan pemerintah pada HUT RI ke 77 yakni pulih lebih cepat bangkit lebih kuat.
Pasalnya, dengan naiknya harga BBM akan memberikan efek yang semakin memperburuk perekonomian rakyat yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid-19.
Selain itu, PKS Kota Mataram juga menyangsikan bantuan sosial yang akan digulirkan sebagai kompensasi kenaikan BBM menjadi solusi yang tepat, mengingat dari pengalaman sebelumnya, tidak semua warga miskin mampu tercover oleh kebijakan bansos pemerintah.
“Kondisinya tidak tepat, seperti tagline pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, tapi disisi lain pemerintah menaikan harga BBM. Pemerintah menambah beban masyarakat yang baru saja mulai bangkit,” tandas Ismul.
Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh fraksi PKS DPRD Kota Mataram, mereka menyebut kenaikan harga BBM subsidi hanya akan semakin menyesengsarakan rakyat karena kenaikan BBM akan memberikan efek domino pada terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.
Selain itu, kebijakan menaikkan harga BBM dikeluarkan pada moment yang tidak tepat karena masyarakat sendiri secara ekonomi belum sepenuhnya pulih pasca dihantam pandemi covid-19.
Terlebih, beban yang akan dirasakan masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM jauh lebih besar ketimbang bansos yang disalurkan pemerintah sebagai kompensasi dari kebijakan yang tidak pro rakyat itu.
Untuk itu, Fraksi PKS DPRD Kota Mataram mendesak pemerintah membatalkan kebijakan kenaikann BBM subsidi yang membebani rakyat itu.
“Kita punya suara yang sama di daerah sampai ke pusat, kita menolak kenaikan harga BBM. Kita sangat ini bagaimana kebijakan ini agar lebih peduli pada rakyat yang kondisinya sampai saat ini masih terseok-seok agar bisa bangkit dari sisi ekonomi,” tandas Hj. Istianingsih.
PKS Kota Mataram juga menyampaikan selama ini, pemerintah kerap berdalih jika membengkaknya APBN karena adanya subsidi BBM.
Padahal, jika pemerintah serius ingin melakukan efisiensi anggaran maka pemerintah harus menghentikan praktik-praktik pemborosan belanja negara dengan menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara.(irh/mtr)
