Praktek Percaloan Paspor dan Maladministrasi Masih Marak

Praktek Percaloan Paspor dan Maladministrasi Masih Marak

Mataram – Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan masih maraknya praktik percaloan dan maladministrasi pada pelayanan paspor yang terjadi di unit layanan paspor Lombok Timur.
Temuan praktik percaloan dan maladministrasi layanan paspor itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB.
Hasil nvestigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan layanan unit paspor Lombok Timur yang masih kental praktik percaloan dan maladministrasi dalam penerbitan paspor.
Sihabudin, selaku asisten pemeriksa Ombudsman RI perwakilan NTB mengatakan, dalam video hasil investigasi itu , para calo menawarkan pembuatan paspor melalui jalur cepat atau jalur tanpa harus menunggu antrian dengan menyerahkan imbalan sejumlah uang yang nilainya cukup fantastis.
Jika pembuatan paspor idealnya hanya membayar sekitar Rp. 650.000, maka paspor melalui calo akan dikenakan biaya Rp. 2 juta hingga Rp. 3 juta.
Selain itu, dalam beraksi para calo yang berkeliaran di ULP Lombok Timur itu, bahkan menggunakan sandi dalam melancarkan aksinya yakni dengan sebutan kata liko beaq atau sirih merah yang bermakna uang pecahan seratus ribu rupiah.
“Biaya hanya Rp.650.000 tapi ini Rp. 2.500.000, sudah mahal juga lama, meskipun memang semua proses tidak dilakukan seperti wawancara tidak dilakukan. Jadi map nya dipisah mana yang bayar, nanti dikonfirmasi namanya, orang yang antre dari subuh kalau mereka yang menggunakan calo langsung aja foto tidak ada wawancara,” papar Sihabudin.
Sihabudin menjelaskan terbongkarnya praktik percaloan pada ULP Lombok Timur menjadi keluhan masyarakat yang dikaitkan dengan banyaknya PMI yang justru memilih menggunakan jalur illegal daripada harus menempuh jalur legal.
Ombudsman RI Perwakilan NTB juga meminta Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTB agar segera melakukan evaluasi terkait masih maraknya praktik percaloan dan maladministrasi.(sar/mtr)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )