Sewa Slot Dibatalkan, GAP Minta Kominfo Taat Hukum

Sewa Slot Dibatalkan, GAP Minta Kominfo Taat Hukum

Jakarta – Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2022 kemarin, telah mengabulkan permohonan uji materil terhadap peraturan pemerintah no 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran yang dimohonkan oleh PT Lombok Nuansa Televisi (Lombok tv), melalui putusan MA nomor 40. P/HUM/2022 tentang kewajiban sewa slot multipleksing bagi lembaga penyiaran dibatalkan demi hukum.
Dengan adanya putusan MA tersebut, GAP meminta kepada Kementerian Kominfo untuk mentaati putusan mahkamah agung itu dengan tidak menerbitkan peraturan pemerintah yang lain dengan materi yang sama dengan peraturan pemerintah yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu.
“Oleh karenanya LPP dan LPS tidak wajib menyewa slot multifleksing kepada penyedia layanan multifleksing untuk melakukan program siaran,” tandas Gede Aditya selaku kuasa hukum pemohon.
Pemohon juga meminta agar Menteri Kominfo menghentikan proses Analog Switch Off (ASO) di seluruh Indonesia bagi lembaga penyiaran yang sudah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP).(shd/jkt)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )