Suplai Air Bersih Distop, Masyarakat Gili Tuding Pemerintah Arogan
Lombok Utara – Puluhan warga dusun Gili Trawangan desa Gili Indah Lombok Utara, menuntut suplay air bersih dari PT Berkat Air Laut atau PT BAL kembali dibuka. Ratusan warga Gili mulai kekurangan air bersih pasca pemerintah propinsi NTB melalui dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu mencabut izin PT BAL mensuplay air bersih terhadap warga Gili Trawangan dan Meno. Masyarakat Gili pun menuding pemerintah arogan dalam menyelesaikan permasalahan air bersih di Gili Indah itu.
Menindaklanjuti persoalan ditutupnya suplai air PT Berkat Air Laut (BAL) di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah, puluhan masyarakat Gili Trawangan melakukan rapat di balai dusun pada Jumat (2/12). Dari hasil pertemuan yang juga dihadiri oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat itu menghasilkan sejumlah tuntutan salah satunya mendesak pemerintah daerah untuk membuka kembali suplay air bersih dari PT BAL.
Ketua BPD Gili Indah, Hafizudin Harbi mengatakan, dalam rapat yang dilaksanakan pada pukul 20.00 dihadiri oleh sekitar 86 orang, termasuk Ketua RT 6, Ketua RT 7, Ketua Pokmaswas Gili Trawangan, Ketua Pokdarwis Gili Trawangan, Tokoh Masyarakat beserta warga Gili Trawangan lainnya.
“Sangat disayangkan tidak ada sosialisasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tiba-tiba perusahaan penghasil air bersih ditutup. Tindakan itu merugikan kami selaku masyarakat dan pelanggan air bersih di Gili Trawangan ini,” kata ketua BPD Gili Indah kepada wartawan media ini via telpon.
“Jangan tunjukkan arogansi dalam hal ini, karena air adalah sumber kehidupan kami dan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Provinsi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dusun Gili Trawangan, Muhammad Husni menjelaskan, masyarakat Trawangan dilema lantaran harus beralih pelanggan yang tadinya dari PT BAL ke PDAM. Pasalnya, meskipun PDAM sudah menurunkan harga pasang meter baru untuk rumah tangga yaitu Rp 1,5 juta, namun untuk pelanggan bisnis (hotel, restoran, penginapan sejenis) masih diangka Rp 5 juta an. Hal ini yang disebutnya masih menjadi kendala.
“Sebetulnya ini sudah disampaikan pas awal waktu pentupan pertama. Cuma dari segi lingkungan masyarakat tidak melanjutkan PT BAL karena mereka melakukan pengeboran. Tetapi kalau dari segi nilai beli masyarakat mementingkan PT BAL karena lebih murah biaya pasang dan perkubikasinya,” jelasnya.
Menurutnya, situasi ini mau tidak mau, suka tidak suka menganggu jalannya aktivitas pariwisata di pulau tersebut. Maka dari itu setidaknya harus ada solusi dari pemerintah terlebih mengenai harga pasang, karena kebanyakan masyarakat tidak hanya menggunakan air untuk rumah tangga tetapi guna mengairi homestay dan tempat usaha sejenis. Terlebih menjelang tahun baru ini yang mana akan banyak wisatawan berkunjang jangan sampai ada tamu yang komplain lantaran masalah air.
“Masyarakat minta kalau harus beralih ke PDAM meteran yang lama itu supaya tetap dipakai. Jangan pakai meter baru lagi, itu jadi beban masyarakat belum siap,” tandasnya.
Dalam rapat tersebut, tercatat ada empat permintaan yaitu meminta supaya meter yang sudah dimiliki untuk dipergunakan dan tidak dipaksa membeli meter baru. Kemudian harga air PDAM harus lebih murah atau setara dengan PT BAL. Masyarakat minta PT BAL dibuka sampai ada keputusan PTUN mengenai izin yang sudah dicabut oleh DPMPTSP NTB. Dan yang terakhir masyarakat minta agar dua perusahaan yaitu BAL dan TCN bisa diakomodir sebagai pemasok air bersih di pulau.(shd/klu)
