Surat Telegram Kapolri Dibatalkan, Pimred LombokTV : Kapolri Lupa Polisi Juga Harus Diawasi

Surat Telegram Kapolri Dibatalkan, Pimred LombokTV : Kapolri Lupa Polisi Juga Harus Diawasi

Jakarta –  Polri membatalkan Surat Telegram Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan liputan. Surat telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu sebelumnya diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tanggal 5 April 2021. Telegram berisikan 11 poin tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Salah satu isinya yaitu melarang media menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Oleh karena itu, media diimbau menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, tetapi humanis.

Namun, pada Selasa (6/4/2021) sore, telegram itu dibatalkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021. Surat itu ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri. “Surat Telegram Kapolri sebagaimana referensi nomor empat di atas (surat telegram tentang pelaksanan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik) dinyatakan dicabut/dibatalkan,” demikian bunyi telegram tersebut. Lewat telegram itu, para kapolda, khususnya kepala bidang humas Polri di seluruh wilayah, agar melaksanakan dan memedomani isi telegram.

Telegram soal pelaksanaan peliputan itu sejak diberitakan mendapatkan kritik dari berbagai pihak.
termasuk Pemimpin Redaksi lomboktvnews.com Yusril Arwan mengungkapkan kekecewaanya terkait beredarnya surat telegram tersebut “Kapolri lupa pers itu sebagai media kontrol pemerintah, polisi juga alat pemerintah yang perlu pengawasan publik “Ujarnya

“Tanpa diatur soal adegan kekerasan UU Pers dan aturan penyiaran-kan sudah dahulu mengatur soal menampilkan adegan kekerasan, kode etik jurnalistik juga ada”Tegasnya

“Kapolri juga lupa bahwa pers juga selama ini telah cukup membantu transformasi di institusi kepolisian”Pungkasnya

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )