Tenggang Waktu Habis, Anggota DPRD KLU Belum semua Kembalikan Uang

Tenggang Waktu Habis, Anggota DPRD KLU Belum semua Kembalikan Uang

KLU – Tenggang waktu 60 hari yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB kepada anggota DPRD KLU untuk mengembalikan uang perjalanan dinas yang kelebihan bayar telah habis. Pun demikian, belum semua anggota DPRD KLU itu mengembalikan uang perjalanan dinas tersebut.
Uang kelebihan bayar perjalanan dinas sebesar Rp. 194 juta, terhitung sejak 10 Mei BPK RI Perwakilan NTB menyerahkan LHP LKPD KLU, yang artinya tenggang waktu yang diberikan oleh BPK RI telah habis.
Pun demikian, dari pantauan wartawan media ini menyebut jika belum semua anggota DPRD KLU mengembalikan uang negara yang terlanjur mereka terima sebagai pembiayaan perjalanan dinas yang mereka lakukan. Pembayaran uang perjalanan dinas itu diketahui kelebihan bayar setelah pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap berkas laporan perjalanan dinas periode 2021 itu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Utara, Sahabudin mengatakan jika saat ini tengah berproses pengembalian uang negara oleh anggota DPRD KLU. Namun ia pastikan belum semua anggota dewan yang telah meyetorkan kelebihan bayar itu.
“Sampai sekarang sudah ada progres dari teman-teman untuk mengembalikan uang kelebihan perjalanan dinas sesuai dengan temuan,” ungkap Sahabudin.
Secara terpisah, kepala inspektorat klu yang ditemui dikantornya juga membenarkan jika saat ini belum semua anggota dewan klu menyerahkan kerugian negara akibat kelebihan bayar itu. Pihaknya memastikan akan melakukan sidang tuntutan ganti rugi apabila sampai waktu yang diberikan habis.
Sebelumnya, BPK RI Perwakilan NTB telah menemukan dugaan kelebihan bayar pada perjalanan dinas DPRD KLU tahun 2021 senilai Rp. 195.976.000. Uang ratusan juta itu tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh anggota dewan KLU dan harus dikembalikan.
Beberapa LSM di KLU bahkan menuntut pihak penegak hukum mengambil alih dugaan kelebihan bayar itu. Ada pula lembaga swadaya masyarakat yang telah mengirimkan laporan ke pihak APH karena diduga kelebihan bayar pada perjalanan dinas anggota dewan itu terdapat unsur pidana korupsi.(shd/klu)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )