Terdampak PPKM, APKLI Mengadu ke Gubernur NTB
Foto : Aktivitas para pedagang kaki lima ditengah masa sulit akibat pandemi covid 19.(riska/lomboktvnews.com)

Terdampak PPKM, APKLI Mengadu ke Gubernur NTB

Mataram-Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu, berdamoak terhadap kelangsungan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Sejumlah perwakilan PKL yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB mendatangi kantor gubernur NTB untuk mengadukan permasalahan yang mereka hadapi kepada gubernur NTB, Zulkifliemansah.
Perwakilan PKL NTB ini, ditemui gubernur NTB bersama jajarannya di ruang rapat utama kantor gubernur NTB. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, kepala OJK NTB dan instansi terkait lainnya. Kedatangan para pedagang ini, untuk meminta solusi kepada pemerintah terkait dampak yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima, terlebih setelah diperpanjangnya kebijakan PPKM di NTB, terutama di Kota Mataram.
Ketua DPW APKLI NTB, Abdul Majid menyampaikan bahwa pihaknya selalu mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan pemerintah seperti Pemberlakuan Pembtasan Kegiatan Masyarakat baik yang pertama, kedua dan seterusnya.
Namun disebutnya, kebijakan tersebut juga berdampak terhadap para pedagang kaki lima yang mengandalkan hutang sebagai modal terutama setelah diberlakukannya PPKM di NTB para pedagang kesulitan untuk membayar hutang tersebut lantaran kurangnya pendapatan, karena itu mereka datang untuk meminta pemerintah memberikan solusi dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pedagang.
“Kami kesini untuk meminta solusi atas apa yang kami hadapi, selama ini kami ikuti semua keputihan pemerintah seperti PPKM, beberapa masalah yang ingin kami diskusikan seperti hasil jualan, pemasaran, dan belum dapat jualan sudah ditagih hutang mereka karena teman-teman modal pinjaman. Ini kita harapkan ada relaksasi atas pinjaman dari bank” harapnya.
Disebutkab Majid, di NTB sendiri terdapat sebanyak 25.000 PKL yang telah terdata dan dari jumlah tersebut sebanyak 1.700 PKL berada dan di Kota Mataram dan saat ini mengalami kesulitan keuangan.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rico Rinaldy mengatakan, Ia telah mendiskusikan yang dihadapi para pedagang dengan pihak bank dan telah siap memberikan relaksasi serta modal terhadap para pedagang kaki lima.
Dan saat ini, pihaknya masih menunggu data dari APKLI dan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak twrkait ainnya.(ris/mtr)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )