Tujuh Fraksi DPRD Kota Mataram Berikan Catatan Raperda APBD 2022
Mataram – Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram kembali digelar dalam rangkaian pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
Rapat paripurna kali ini mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi, atas penjelasan Wali Kota Mataram, terhadap Raperda APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2022.
Dalam laporan pemandangan umumnya, 7 fraksi yang ada di DPRD Kota Mataram, menyatakan dapat menerima usulan raperda apbd tahun 2022 untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, fraksi-fraksi dewan tetap memberikan sejumlah catatan serta rekomendasi kepihak eksekutif.
Fraski Partai Golkar misalnya, dalam pemandangan umumnya mempertanyakan upaya pemerintah Kota Mataram, dalam mendorong peningkatan iklim investasi daerah, menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penguatan ketahanan daerah.
Sedangkan Fraksi Gerindra, mendorong pemerintah Kota Mataram lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata, dan dapat menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di kota mataram, sehingga memberikan dampak ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah. Diantaranya pengembangan ekonomi kreatif di bidang seni budaya dan pemberdayaan budaya lokal.
Sementara, fraksi pdi perjuangan dalam pemandangan umumnya meminta kepada eksekutif, agar alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial tidak dikurangi dan seharusnya ditambah. Mengingat, keadaan masyarakat saat ini masih belum pulih pasca pandemi covid-19.
Fraksi PKS mengingatkan pihak eksekutif, agar dalam penyusunan APBD Tahun 2022, harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi dan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah hal ini difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial sepanjang hayat dan infrastruktur untuk mendukung mobilitas, konektivitas, dan produktivitas.
Fraksi Demokrat menekankan, agar di dalam pengelolaan dan merealisasikan anggaran hibah, harus sesuai dengan kebutuhan dan diberikan lebih selektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, termasuk pemberian hibah kepada lembaga instansi pemerintah, harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terkesan diskriminasi.
Dalam pandangan Fraksi Amanah Bangsa meminta kepada pemerintah Kota Mataram, untuk tetap menganggarkan belanja tidak terduga dengan alokasi dana yang lebih besar sehingga bisa dipakai bilamana terjadi kembali lonjakan pandemic covid-19.
Fraksi Gerakan Berkarya Rakyat Indonesia, dalam pandangannya menyarankan agar pemerintah Kota Mataram lebih cermat, tepat dan selektif di dalam merencanakan program dan melaksanakan belanja keuangan daerah dengan memperhatikan skala prioritas demi keberlangsungan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat.
Sementara itu, setelah rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi dewan digelar, rapat paripurna dalam rangkaian pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, dijadwalkan akan kembali digelar pada Jum’at besok, dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dewan.(irh/mtr)
