Walikota Mataram Sampaikan Nota Keuangan Raperda APBDP 2021
Foto : Susana rapat paripurna DPRD Kota Mataram (irham/lomboktvnews.com)

Walikota Mataram Sampaikan Nota Keuangan Raperda APBDP 2021

Mataram-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Selasa (21/9/21) petang kemarin, menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian dan penyerahan nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2021.
Berbeda dengan rapat paripurna sebelumnya yang digelar secara virtual, rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi itu, digelar secara tatap muka di ruang sidang utama kantor DPRD setempat.
Walikota Mataram, H Mohan Roliskana, menyampaikan secara umum, perubahan APBD ini direncanakan untuk mengakomodir beberapa program kegiatan yang sifatnya hanya menutup beberapa kekurangan yang ada, pada APBD murni Tahun Anggaran 2021, yang telah mengalami refocusing penanganan pandemi covid-19 dan beberapa program priorotas, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kota Mataram tahun 2021-2026.
Dalam rancangan APBD perubahan ini, pendapatan daerah secara keseluruhan direncanakan meningkat sebesar Rp.13 miliar lebih dari anggaran semula sebesar Rp.1,421 Triliun lebih. Peningkatan tersebut terdiri dari, pendapatan hasil daerah yang semula sebesar Rp. 351 miliar, meningkat sebesar 5,35% atau sebesar Rp. 18, 8 miliar lebih, sehingga menjadi Rp.370 miliar lebih.
Mohan mengatakan, berdasarkan rencana pendapatan yang telah disusun, maka terjadi perubahan belanja, yang semula Rp.1,441 Triliun lebih, naik sebesar 1,88 persen atau naik Rp. 27,116 miliar lebih. Dengan terbatasnya kemampuan fiskal daerah, maka belanja daerah pada rancangan APBD Perubahan, akan difokuskan untuk membiayai sejumlah kegiatan prioritas yang belum terlaksana pada APBD murni. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya, pembebasan lahan jalan rusunawa, penataan sarana dan prasarana perkotaan, pembayaran listrik PJU, peningkatan jalan dan saluran drainase, pengadaan sarana dan prasana operasional pol PP, pengadaan sarana dan prasana kesehatan, penambahan insentif tenaga kesehatan, peningkatan operasional penggelolaan persampahan, serta peningkatan belanja operasional RSUD dan Puskesmas.
“Perubahan belanja yang semula Rp.1,441 Triliun lebih, naik sebesar 1,88 persen atau naik Rp. 27,116 miliar lebih. Karena terbatasnya kemampuan fiskal daerah, maka belanja daerah pada rancangan APBD Perubahan, akan difokuskan untuk membiayai sejumlah kegiatan prioritas yang belum terlaksana pada APBD murni” urai Mohan
Setelah penyampaian pengantar Nota Keuangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, rapat paripurna pembahasan Raperda APBD perubahan tersebut, dijadwalkan akan kembali digelar dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dewan, atas pengantar Nota Keuangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.(irh/mtr)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )